ASN Demak Harus Bebas Gratifikasi

gratifikasi

DEMAK – Bertempat di Pendopo kabupaten, Bupati Demak HM. Natsir membuka Rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bersama Kepala OPD, Forkopimcam, Kades dan Lurah se-Kabupaten Demak Semester I Tahun 2017 pada Rabu (17/5). Rakor bertema ”Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Jujur Dan Akuntabel Bebas Gratifikasi” tersebut menghadirkan narasumber Sekda Demak, Dr.Singgih Setyono, M.Kes, Kapolres AKBP Sony Irawan, serta perwakilan dari Kajari. Wakil Bupati, Drs. Joko Sutanto juga turut hadir pada acara tersebut

Keberadaan dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu mendapat sorotan maupun kritikan dari semua elemen masyarakat di era reformasi birokrasi saat ini. Citra, kemampuan, dan kewajiban ASN sebagai aparatur negara dituntut untuk dapat mengantisipasi serta mengakomodir berbagai aspirasi dan harapan masyarakat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, ASN harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 1 Ayat 5 menegaskan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.Undang-undang ASN dapat memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif demi tercapainya reformasi birokrasi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Demak. Demikian pesan bupati saat membuka acara tersebut.

Bupati menambahkan bahwa gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Korupsi sendiri merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang telah merasuki berbagai sendi dan tatanan kehidupan. Korupsi merupakan kejatan yang secara tidak langsung merusak tatanan kehidupan bernegara dan menyebabkan jutaan masyarakat merasakan dampak luar biasa akibat kerugian yang ditimbulkannya. Oleh karena itu perlu kesungguhan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Korupsi harus terus menjadi musuh bersama yang memerlukan usaha keras mulai dari pencegahan sampai pada penindakan.

Pemberantasan korupsi tidak berhenti hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja. Justru yang terpenting adalah membangun mental dari diri orang-orang yang memberantas korupsi itu sendiri. Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, tidak mungkin pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal. ”Untuk langkah pencegahan agar korupsi tidak semakin meluas diperlukan perbaikan terhadap faktor-faktor penyebabnya. Karena sejatinya korupsi tidak saja disebabkan oleh lemahnya aturan hukum, melainkan juga disebabkan oleh berbagai faktor. Diantaranya, besaran gaji yang belum mencukupi, adminstrasi yang lamban, mahal dan tidak luwes, mental penyelenggara negara yang ingin cepat kaya dengan cara-cara yang tidak halal,” tegas Bupati.

”Saya minta kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Demak untuk bekerja secara amanah. Berikan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada masyarakat. Hindari terjadinya pungutan liar (pungli). Karena pungli termasuk kategori korupsi yang menyebabkan birokrasi menjadi tidak efisien,” tambah Bupati.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Edi Suntoro, SH. MH. menyampaikan maksud dan tujuan digelarnya rakor adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan menyatukan persepsi serta pemahaman Pemerintah Kabupaten Demak baik instansi vertikal, OPD, Forkopimda, Kepala Desa dan lurah Se-Kabupaten Demak dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kelancaran pembangunan di Kabupaten Demak.*(media center)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>