Predikat WTP Harus Selamanya Dpertahankan

WTP

DEMAK – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diraih Kabupaten Demak. Namun demikian, bukan berarti bahwa predikat tersebut menjadikan seluruh aparatur pemerintah di Kabupaten Demak bekerja dengan santai. Justru predikat WTP harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi, karena untuk kedepannya predikat ini harus dipertahankan, bahkan untuk selamanya Demak berpredikat WTP. Demikian disampaikan Bupati Demak HM. Natsir saat melakukan konferensi pers di Gedung Bina Praja, Kamis (8/6).

Senin (7/6) Bupati telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2016 yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Keuangan Pemerintah diserahkan oleh Auditor Utama BPK RI Pusat Bambang Pamungkas kepada Bupati HM. Natsir di Kantor BPK Provinsi Jawa Tengah.

Bupati menyatakan bahwa Opini WTP merupakan bukti laporan keuangan Kabupaten Demak sudah baik dan akuntabel. Opini WTP tersebut merupakan sebuah penghargaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja Pemerintah Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak dinilai berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, efektifitas sistem pengendalian interen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Dari hasil pemeriksaan BPK untuk Kabupaten Demak sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, Pemkab hanya mendapatkan opini WDP. Alhamdulillah di tahun 2016 predikatnya naik menjadi WTP. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk semua jajaran saya yang telah berjuang keras,” kata Bupati.

Sementara itu Sekda Demak dr. Singgih Setyono, M.Kes menjelaskan kepada seluruh awak media yang melakukan peliputan di Kabupaten Demak, bahwa untuk mendapatkan opini WTP melalui proses kerja keras yang dilakukan oleh semua jajaran. Hal tersebut untuk menepis anggapan bahwa WTP yang diperoleh Pemkab Demak melalui cara yang tidak semestinya.

”Upaya pertama yang dilakukan adalah menentukan visi dan misi. Visinya adalah WTP Harga Mati, sedangkan misinya adalah membentuk satuan tugas WTP dan penataan asset”, tegas Sekda.

Sekda menambahkan bahwa langkah awal dilakukan dengan memasang banner “WTP Harga Mati” pada semua OPD di Kabupaten Demak. Tujuannya untuk memberi semangat kepada semua aparatur agar mempunyai tekad yang sama untuk mencapai WTP. Selanjutnya dengan membentuk satuan tugas (satgas) WTP beranggotakan 12 orang yang berkompeten di bidang akuntansi. Satgas tersebut bernama ST 12  (satuan tugas yang beranggotakan 12 orang). Pemilihan anggotanya dilakukan melalui seleksi yang sangat ketat. Kemudian tim ST 12 turun ke semua SKPD untuk membantu penataan aset dan laporan keuangan.

Penataan manajemen aset dilakukan fokus pada delapan SKPD di Kabupaten Demak, yaitu : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Pertambangan dan Energi,  Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga, Badan Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. (media center