Menu Close

Kunjungan Studi Banding Smart City Ke Bojonegoro

BOJONEGORO – Pemkab Demak berkunjung ke Pemkab Bojonegoro, pada Jum’at (11/5) untuk melakukan studi banding dan pendalaman tentang penerapan Smart City dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Bojonegoro. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Sekda Demak Dr. Singgih Setyono, M. Kes. diterima di partnership room Gedung Pemkab lantai 4. Rombongan disambut oleh Jajaran Pemkab Bojonegoro yaitu Dinas Kominfo didampingi beberapa Kabid, Kasi, dan staf, Kepala Dinas PMPTSP didampingi beberapa pejabat struktural, Kepala Bapenda didampingi beberapa pejabat struktural, serta dari Dinas PU Bima PR. Adapun pemilihan Bojonegoro sebagai rujukan studi banding karena sejak tahun 2017 lalu masuk dalam daftar 25 kabupaten/kota yang terpilih pada gelombang pertama program nasional Gerakan Menuju 100 Smart City yang juga telah mendapatkan pendampingan dan melakukan bimtek selama 4 kali di tahun 2017. Terpilihnya Bojonegoro karena dinilai berhasil mengembangkan bidang komunikasi dan teknologi dan informasi menuju ke arah Smat City Indonesia.

Hal-hal yang ingin digali lebih mendalam oleh Pemkab Demak, khususnya Dinas Kominfo Demak adalah Dasar hukum (Perda, Perbup, SOP) yang dipakai dalam penyelenggaraan sistem informasi di Kab. Bojonegoro, Tata kelola sistem informasi, pengelolaan Data Center, Pelaksanaan Smart City, permasalahan tower yang berdiri tapi belum memiliki IMB dan solusinya, pengelolaan dan pengembangan media center, pengelolaan dan pengembangan media PPID, pengelolaan dan pengembangan FK-METRA, pengelolaan dan pengembangan jaringan, dan pengelolaan dan pengembangan persandian.

Kepala Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P dalam sambutan penerimaanya menyampaikan bahwa berbicara Smart City bagi suatu Kabupaten agak bias karena makna City adalah Kota. Mengawali paparannya Kusnandaka menjelaskan Bojonegoro secara geografis terbagi dalam wilayah selatan, timur, dan barat yang karakteristiknya sangat berbeda. Bojonegoro setiap tahun langganan banjir yang mana banjir telah dimaknai berkah. Khusus terkait Smart City pengalaman dalam mengembangkan IT tentunya berbeda antara kota besar dengan kabupaten. Berbicara IT ada 4 hal utama yang menjadi tolok ukur yaitu jaringan yang diibaratkan sebagai jalan tol. Kedua, aplikasi yang diibaratkan kendaraan, ketiga adalah data yang diibaratkan sebagai penumpang, dan keempat adalah tata kelola sebagai rambu-rambu. Untuk Jaringan, Pemkab Bojonegoro telah memiliki jaringan fiber optik dengan total sekitar 23 km yang menghubungkan semua SKPD di Kota, 1 Kecamatan Kota, 1 Kecamatan di luar kota (Kapas), dan jaringan radio yang menghubungkan 26 Kecamatan.

Selanjutnya Kusnandaka juga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang setelah dibedah dketahui bahwa antar aplikasi tidak tersambung. Aplikasi tentang perencanaan di BAPPEDA, tentang keuangan di BPKAD, tentang keuangan di BKPP masih berjalan sendiri-sendiri, jalannya tidak saling terhubung sehingga yang bisa menikmati hanya dirinya sendiri. Satu sisi, data lengkap dan up to date juga tidak ada yang bisa disajikan dengan baik. Untuk SDM Bojonegoro berkolaborasi dengan AKN, Relawan TIK dan Blogger. Jadi Smart City di Bojonegoro diawali dengan Smart People sebagai daya ungkit karena IT hanya tools yang harus digerakkan, dioperasionalkan, dievaluasi dan dikuatkan oleh SDM yang memadai. Dinas Kominfo juga mengembangkan KIM berbasis IT. Pengembangan dan penerapan IT sampai tingkat desa juga telah memiliki dasar hukum yaitu Perbup Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 yang mengatur tata kelola informasi di tingkat Desa yang menjadi dasar pembentukan Tim Pengelola Informasi Desa (TPID) yang mengelola Webdes, Siskeudes, dan Web KIM, dan Web PKK. Pemkab Bojonegoro melalui TP PKK Kabupaten sejak Tahun 2016 juga telah mengembangkan aplikasi Data Dasa Wisma yang mencakup 300 indikator yang inputingnya saat ini mencapai 73%.

Prinsip yang diterapkan di Bojonegoro sejak 2008 adalah keterbukaan yang tujuannya adalah mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat. Awal 2008 telah dimulai dengan Dialog Interaktif setiap Jum’at di Pendopo Malowopati yang disiarkan secara langsung melalui Radio, penerapan aplikasi LAPOR yang terus dikembangkan sampai menjadi SIAP LAPOR. Pengembangan berbagai aplikasi didasarkan pada problem yang ada. Sebagai wakil Indonesia di tingkat internasional dalam OGP, Pemkab Bojonegoro memiliki 5 rencana aksi antara lain revolusi data, open data kontrak, peningkatan kualitas layanan publik serta peningkatan kapabilitas desa dan tata kelola keuangan. Kusnandaka juga menyampaikan telah belajar juga ke Kota Semarang tentang pusat layanan informasi publik yang berbasis IT. Bojonegoro juga dibantu oleh PT Telkom 4 titik BLC dan beberapa wifi corner. Media Center Pemkab Bojonegoro juga memiliki program yang jelas untuk pembelajaran IT dan jurnalistik secara gratis bagi masyarakat. Penerapan Smart City ini harus dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Berikutnya Sekda Kab. Demak Dr. Singgih Setyono, M. Kes. dalam sambutannya menyampaikan target di tahun 2019 adalah menjadikan Kab. Demak lebih sukses dan bisa lebih belajar lagi dari kabupaten/kota yang sudah sukses. Pemkab Demak juga ingin menjadikan teknologi informasi sebagai wadah aspirasi maupun keluh kesah masyarakat Demak sendiri seperti yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Bojonegoro melalui SIAP LAPOR.

Pada kesempatan berikutnya setelah menghadiri rangkaian acara dengan Kapolres Bojonegoro, Pj. Bupati Bojonegoro, Dr. Suprianto, S.H, M.H. berkenan menyampaikan sambutan. Beliau menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Pemkab Demak yang ingin lebih mengenal Bojonegoro. “Bojonegoro tidak mempunyai wisata religi seperti yang ada di Demak, tapi Bojonegoro mempunyai kebun belimbing yang ada di Desa Ngringinrejo Kalitidu dan wisata Kayangan Api di Temayang yang konon menyimpan sejuta cerita pada jamannya. Dan untuk wisata kuliner Bojonegoro tak kalah juga dengan Kab. Demak disini kami juga mempunyai makanan yang khas dan menarik juga”, terang Beliau. Bojonegoro ini memiliki wilayah yang luas kurang lebih 235.000 hektar ( 40,15% wilayah hutan Negara, 32,58% lahan sawah, 22,42% adalah tanah kering dan sisa nya 4,85% adalah perkebunan dan lain-lain). Terdiri dari 28 Kecamatan, 419 Desa 11 Kelurahan, dengan jumlah penduduk yang mencapai 1.298.551 jiwa.

Dr. Suprianto, S.H, M.H. juga menyampaikan untuk kegiatan unggulan Pemkab Bojonegoro selama 10 tahun ini yaitu Dialog Interaktif mulai ditingkatkan dan ditaruh di setiap daerah-daerah yang ada di Bojonegoro agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. Bahkan Pemkab Bojonegoro telah membuka secara online proses pengadaan barang dan jasa lengkap dengan dokumen kontraknya kepada publik dalam aplikasi Bojonegoro Open System (BOS). Di tingkat desa telah dikembangkan website desa (webdes) dan transparansi APBDes melalui webdes. “Di akhir kata ini saya mengajak bapak/ibu sekalian untuk berdiskusi bersama dan untuk hal apa saja yang bisa kita tingkatkan bersama, dan semoga setelah kegiatan ini semua kita bisa menjaga komunikasi dan bersilahturahmi dengan baik lagi untuk mendukung langkah-langkah kita memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat”, pungkas Suprianto. (MK/Dinkominfo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *